Baru-baru ini, Matthew Galeotti, pejabat sementara Kepala Divisi Kriminal Departemen Kehakiman AS, mengumumkan keputusan besar dalam sebuah konferensi kebijakan di Wyoming. Berdasarkan pedoman baru, jaksa federal tidak akan lagi mendakwa pengembang perangkat lunak desentralisasi berdasarkan ketentuan Pasal 1960(b)(1)(C) dari Kode AS. Ketentuan ini awalnya melarang operator bisnis pengiriman uang tanpa lisensi untuk menangani dana yang diketahui berasal dari kejahatan atau dimaksudkan untuk kegiatan ilegal.
Galeotti lebih lanjut menjelaskan bahwa ketika ada bukti menunjukkan bahwa perangkat lunak benar-benar Desentralisasi, dan hanya memproses transaksi peer-to-peer secara otomatis, sementara pihak ketiga tidak memiliki hak penyimpanan dan kontrol atas aset pengguna, jaksa tidak akan menyetujui untuk mengajukan tuduhan baru terkait pihak ketiga ini. Keputusan ini jelas memberikan perlindungan hukum tertentu bagi pengembang perangkat lunak Desentralisasi.
Namun, Galeotti juga menekankan bahwa jika terdapat niat kriminal yang jelas, tuntutan hukum lainnya yang relevan masih mungkin berlaku. Ini menunjukkan bahwa lembaga peradilan tetap waspada terhadap potensi tindakan kriminal bahkan saat melonggarkan beberapa batasan.
Penyesuaian kebijakan ini mencerminkan bahwa pemahaman Departemen Kehakiman AS terhadap teknologi desentralisasi semakin mendalam. Ini tidak hanya memberikan lingkungan hukum yang lebih jelas bagi pengembang perangkat lunak desentralisasi, tetapi juga dapat mendorong inovasi dan perkembangan teknologi terkait. Namun, pengembang tetap perlu bertindak hati-hati, memastikan bahwa desain dan operasi perangkat lunak mereka sepenuhnya sesuai dengan prinsip desentralisasi, untuk menghindari risiko hukum yang mungkin terjadi.
Keputusan ini mungkin memiliki dampak mendalam pada seluruh industri cryptocurrency dan blockchain. Ini dapat mendorong lebih banyak pengembang untuk terlibat dalam proyek desentralisasi, mendorong industri menuju arah yang lebih desentralisasi. Pada saat yang sama, ini juga dapat memicu negara dan wilayah lain untuk meninjau kembali sikap hukum mereka terhadap perangkat lunak desentralisasi.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Baru-baru ini, Matthew Galeotti, pejabat sementara Kepala Divisi Kriminal Departemen Kehakiman AS, mengumumkan keputusan besar dalam sebuah konferensi kebijakan di Wyoming. Berdasarkan pedoman baru, jaksa federal tidak akan lagi mendakwa pengembang perangkat lunak desentralisasi berdasarkan ketentuan Pasal 1960(b)(1)(C) dari Kode AS. Ketentuan ini awalnya melarang operator bisnis pengiriman uang tanpa lisensi untuk menangani dana yang diketahui berasal dari kejahatan atau dimaksudkan untuk kegiatan ilegal.
Galeotti lebih lanjut menjelaskan bahwa ketika ada bukti menunjukkan bahwa perangkat lunak benar-benar Desentralisasi, dan hanya memproses transaksi peer-to-peer secara otomatis, sementara pihak ketiga tidak memiliki hak penyimpanan dan kontrol atas aset pengguna, jaksa tidak akan menyetujui untuk mengajukan tuduhan baru terkait pihak ketiga ini. Keputusan ini jelas memberikan perlindungan hukum tertentu bagi pengembang perangkat lunak Desentralisasi.
Namun, Galeotti juga menekankan bahwa jika terdapat niat kriminal yang jelas, tuntutan hukum lainnya yang relevan masih mungkin berlaku. Ini menunjukkan bahwa lembaga peradilan tetap waspada terhadap potensi tindakan kriminal bahkan saat melonggarkan beberapa batasan.
Penyesuaian kebijakan ini mencerminkan bahwa pemahaman Departemen Kehakiman AS terhadap teknologi desentralisasi semakin mendalam. Ini tidak hanya memberikan lingkungan hukum yang lebih jelas bagi pengembang perangkat lunak desentralisasi, tetapi juga dapat mendorong inovasi dan perkembangan teknologi terkait. Namun, pengembang tetap perlu bertindak hati-hati, memastikan bahwa desain dan operasi perangkat lunak mereka sepenuhnya sesuai dengan prinsip desentralisasi, untuk menghindari risiko hukum yang mungkin terjadi.
Keputusan ini mungkin memiliki dampak mendalam pada seluruh industri cryptocurrency dan blockchain. Ini dapat mendorong lebih banyak pengembang untuk terlibat dalam proyek desentralisasi, mendorong industri menuju arah yang lebih desentralisasi. Pada saat yang sama, ini juga dapat memicu negara dan wilayah lain untuk meninjau kembali sikap hukum mereka terhadap perangkat lunak desentralisasi.